Inovasi Kebijakan Publik Di Era Digital: Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Bagi Pemerintah Daerah Di Aceh

Abstract

Transformasi digital telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk di daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan inovasi kebijakan yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan inovasi kebijakan publik di era digital serta mengidentifikasi implikasinya bagi pemerintah daerah di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review. Data diperoleh dari berbagai artikel jurnal, buku, dan dokumen akademik yang relevan dengan inovasi kebijakan publik, transformasi digital, digital governance, dan pemerintah daerah, khususnya Aceh, dengan rentang publikasi 2020–2026. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pengelompokan tema mengenai bentuk inovasi, implikasi, hambatan, dan peran pemerintah dalam penguatan inovasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan digital di Aceh telah diterapkan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), e-Procurement, sistem pengawasan berbasis hybrid system, digitalisasi administrasi, serta pengembangan komunikasi publik berbasis digital. Pemanfaatan teknologi memberikan dampak positif terhadap efisiensi, kemudahan akses, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, keterbatasan kompetensi SDM, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas SDM, memperluas literasi digital, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar inovasi kebijakan digital dapat berkembang secara adaptif, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai Islam dan kearifan lokal Aceh.